Jakarta -
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas menghadiri Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, hari ini.
Dipimpin Presiden RI Joko Widodo, Sidang Kabinet Paripurna membahas terkait keberlanjutan IKN hingga transisi pemerintahan. SKP hari ini juga merupakan Sidang Kabinet Paripurna pertama yang diadakan di IKN, tepat sebelum HUT RI ke-79 pada 17 Agustus 2024.
Sebelum menghadiri SKP, Anas bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meninjau Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, pada Minggu (11/8). Ia juga meninjau tower hunian aparatur sipil negara (ASN) di IKN.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan informasi dari Kementerian PUPR, jumlah tower yang ditargetkan akan tersedia 47 Tower Hunian yang terdiri atas sekitar 2.820 Unit Hunian. Dari 47 Tower tersebut, jumlah tower yang akan ditempati untuk Pegawai ASN pada tahap awal adalah 29 Tower atau sekitar 1.740 Unit Hunian. Selebihnya akan ditempati oleh prajurit TNI/ anggota Polri.
Untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar instansi, selain dukungan digital, juga dilakukan pola kerja baru melalui penerapan shared offices. Adapun pada satu gedung kantor atau bahkan satu lantai yang sama akan terdapat beberapa instansi pemerintah (antar rumpun K/L).
Anas menjelaskan skema 'kantor berbagi' ini mengedepankan konektivitas antar kementerian/lembaga dalam bentuk konektivitas fisik (bangunan) dan konektivitas digital yang ditunjang dengan model smart office (perkantoran pintar).
"Konsep shared office itu dilakukan untuk mendukung transformasi perubahan cara kerja melalui flexible working arrangement dengan workspace yang informal dan berbasis digital," ujar Anas dalam keterangannya, Senin (12/8/2024).
Dalam kunjungannya ke IKN, Anas juga mendampingi Jokowi meninjau Embung MBH di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN. Embung merupakan salah satu konsep keberlanjutan lingkungan dalam pembangunan IKN yang berfungsi sebagai infrastruktur konservasi air.
Usai meninjau area embung, Anas meninjau Sumbu Kebangsaan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN. Sumbu Kebangsaan di KIPP IKN merupakan ruang terbuka yang menjadi simbol hubungan harmonis antara alam, manusia dan nilai luhur kebudayaan.
Peninjauan Embung MBH dan Sumbu Kebangsaan dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo, didampingi Wakil Presiden RI K.H. Ma'ruf Amin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, serta para menteri Kabinet Indonesia Maju.
Sebagai informasi, Sidang Kabinet Paripurna turut dihadiri oleh Wakil Presiden RI K.H. Ma'ruf Amin serta para menteri dan kepala lembaga dari Kabinet Indonesia Maju.
(akn/ega)
